KARAKTERISTIK
LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK
Organisasi
dikategorikan menjadi tiga sektor, yaitu
a.
Sektor Bisnis : merupakan organisasi
yang bergerak dalam bidang bisnis komersial, atau merupakan usaha yang bersifat
dagang. Sektor bisnis ini biasa juga dikenal sebagai sektor swasta. Serta
memiliki tujuan untuk mencari keuntungan di dalam menjalankan aktivitasnya.
b.
Sektor Sosial : merupakan organisasi
yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. Sektor sosial disini bersifat
kemanusiaan dan memiliki keinginan untuk dapat membantu masyarakat yang
membutuhkan tanpa mencari keuntungan.
c.
Sektor Publik : merupakan organisasi
yang bergerak untuk dapat menyediakan barang-barang publik yang dibutuhkan
masyarakat serta memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terdapat
beberapa hal yang tidak dapat disediakan dan diberikan oleh sektor bisnis dan
sektor sosial yang dapat diberikan oleh sektor publik. Serta memiliki tujuan
untuk memberikan pelayanan publik tanpa mencari keuntungan.
Beberapa hal yang dapat
membedakan antara Sektor Publik dengan Sektor Bisnis dan Sektor Sosial :
1.
Tujuan
Sektor
publik memiliki tujuan tidak mencari keuntungan serta memberikan pelayanan
secara umum.
2.
Sumber Pendanaan
Sektor
publik mendapatkan sumber pendanaan dari pajak, retribusi, bagian laba
perusahaan negara, utang, hibah, dan penjualan aset.
3.
Kepemilikan
Sektor
publik merupakan milik negara atau seluruh rakyat.
4.
Pertanggungjawaban
Sektor
publik mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya kepada rakyat dan seluruh
perwakilan rakyat dalam parlemen.
5.
Struktur Organisasi
Sektor
pubik memiliki struktur organisasi sesuai dengan struktur pemerintahan yang ada
serta terkesan kaku dan hierarkis.
6.
Karakteristik Anggaran
Sektor
publik memiliki karakteristik anggaran terbuka untuk umum dan merupakan dokumen
milik publik.
7.
Sistem Akuntansi
Sektor
publik menggunakan sistem akuntansi Cash
Accounting, yaitu sistem akuntansi dimana pendapatan baru akan diakui
apabila uang telah diterima demikian juga beban baru akan diakui apabila uang
telah dikeluarkan.
8.
Standar Akuntansi
Sektor
publik menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana standar akuntansi yang
digunakan merupakan pedoman untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan
pemerintahan, hal ini dikarenakan sektor publik merupakan milik negara yang
ditangani oleh pemerintah.
Karakteristik Sektor
Publik
1.
Penyedia barang-barang publik dan
pelayanan publik
Sektor
publik merupakan salah satu sektor yang dapat menyediakan barang-barang publik,
barang publik disini merupakan barang yang tidak bersaing dan tidak dapat
dikecualikan.
Tidak
bersaing adalah dimana barang tersebut penggunaannya tidak bersaing meskipun
banyak orang yang menggunakannya serta tidak akan saling mengganggu.
Tidak
dapat dikecualikan adalah dimana barang tersebut dapat digunakan oleh semua
orang dan tidak mungkin dibatasi penggunaanya untuk orang tertentu saja.
2.
Berasosiasi dengan pemerintah
Sektor
publik juga akan selalu berhubungan erat dengan pemerintah, dimana hal ini
dikarenakan sektor publik yang memiliki struktur organisasi sesuai dengan
struktur pemerintahan serta memiliki tanggung jawab kepada publik dan
perwakilan rakyat dalam parlemen.
3.
Merupakan milik Negara
Sektor
publik merupakan milik negara oleh karena itu selalu berhubungan dengan
pemerintah serta sumber pendanaannya juga dapat berasal dari anggaran
pemerintah yang diperoleh dari berbagai bentuk pembayaran yang dilakukan oleh
masyarakat atas pelayanan dan penyediaan kebutuhan publik yang telah dipenuhi
oleh sektor publik.
Beberapa Alasan
Diperlukannya Sektor Publik
1.
Penyedia barang-barang publik
Terdapat
beberapa kebutuhan-kebutuhan publik yang tidak dapat dipenuhi oleh sektor
bisnis dan sektor sosial dengan berbagai alasan yang melatarbelakangi. Sebagai
contoh kebutuhan yang dapat disediakan oleh sektor publik adalah keamanan,
pengadilan, kepolisian, untuk menyediakan kebutuhan tersebut sektor bisnis
tidak mampu dengan alasan tidak begitu mengguntungkan serta terlalu besar modal
yang dibutuhkan.
2.
Sebagai regulator
Dimana
sektor publik memiliki peran untuk dapat membuat aturan main dalam dunia bisnis
bagi sektor bisnis, serta dapat memberikan sanksi hukuman bagi para pelanggar
peraturan yang telah ditetapkan.
3.
Pelaksana birokrasi pemerintah
Sektor
publik memiliki peran sebagai pelaksana birokrasi pemerintah, hal ini tidak
dapat digantikan oleh sektor bisnis dan sektor sosial. Sektor publik dapat
memberikan pelayanan berupa penyediaan surat-surat ataupun dokumen-dokumen yang
dibutuhkan oleh masyarakat ataupun yang dibutuhkan oleh sektor bisnis dan
sektor sosial.
Akuntansi
bagi Sektor Publik
Bagi
sebuah organisasi pasti membutuhkan akuntansi untuk dapat mengelola dan
mengatur keuangan organisasi. Dimana akuntansi merupakan proses dari
pengumpulan data transaksi, pengklasifikasian data transaksi, pencatatan data
transaksi, serta penyusunan laporan keuangan. Dimana nantinya laporan keuangan
yang dihasilkan dapat dipergunakan untuk kepentingan organisasi sebagai sumber
informasi untuk menilai kinerja organisasi serta menjadi laporan
pertanggungjawaban atas anggaran dana yang dikelola oleh organisasi kepada
pihak yang berwenang dalam organisasi.
Begitu
juga bagi sektor publik juga membutuhkan akuntansi untuk mengatur keuangannya. Dimana
sektor publik menggunakan sistem akuntansi Cash
Accounting dan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah di dalam menyusun
dan meyajikan laporan keuangan. Diharapkan dengan akuntansi yang baik, sektor
publik dapat melaporkan kepada masyarakat secara terbuka dengan menyusun
laporan keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta
pihak yang berwenang dalam sektor publik juga dapat menilai hasil kinerja
sektor publik dalam mengelola sumber dana yang ada dengan melihat laporan
keuangan yang telah disusun. Sehingga nantinya pihak yang berwenang dalam
sektor publik dapat mengambil keputusan yang bijak dalam mengelola dan mengatur
sumber dana yang ada dalam sektor publik.
Peran
Akuntansi Bagi Sektor Publik
1.
Pengelolaan keuangan negara
Akuntansi
bagi sektor publik memiliki peran untuk pengelolaan keuangan negara melalui
manajemen keuangan sektor publik serta melalui akuntansi manajemen sektor
publik. Dengan akuntansi, sektor publik dapat melakukan pengaturan pendapatan
negara, belanja negara, kas, aset negara serta investasi publik dengan
menerapkan manajemen keuangan yang baik dalam mengelola keuangan negara. Selain
itu sektor publik dapat pengendalian pusat pertanggungjawaban, penentuan harga
atau tarif pelayanan, serta pengukuran kinerja dengan menerapkan akuntansi
manajemen yang baik.
2.
Pelaporan keuangan
Dengan
menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pedoman serta menggunakan
sistem Cash Accounting, diharapkan
sektor publik dapat menghasilkan laporan yang baik menggenai keuangannya.
Laporan keuangan yang baik dari sektor publik dibutuhkan, karena sektor publik
memiliki pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu laporan keuangan
merupakan alat pengendalian manajemen dan evaluasi kinerja bagi pemerintah,
serta merupakan alat pertanggungjawaban manajemen kepada pihak intern maupun
kepada pihak ekstern dari sektor publik. Laporan yang dihasilkan antara lain
Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan.
3.
Pemeriksaan
Dalam
memeriksa berbagai hal yang ada dalam sektor publik, mulai dari keuangan,
kinerja, dan kepatuhan dibutuhkan tenaga ahli yang paham di bidang akuntansi
dan auditing atau pemeriksaan.
4.
Perwujudan tata kelola pemerintahan yang
baik
Dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui akuntansi dalam sektor
publik dapat dilakukan melalui beberapa hal.
a. Akuntansi
untuk transparansi
Sektor publik dituntut untuk dapat
terbuka dalam berbagai hal, termasuk dalam penggunaan sumber daya untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka sektor publik dituntut untuk dapat
menghasilkan laporan yang akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya.
b. Akuntansi
untuk Akuntabilitas Publik
Sektor publik juga harus dapat mempertanggungjawabkan
segala aktivitas yang dilakukannya kepada publik. Akuntabilitas publik terdiri
dari beberapa aspek, yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas
manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, serta akuntabilitas
finansial.
Dengan
berbagai peran tersebut, diharapkan akuntansi dapat memeberikan pedoman kepada
sektor publik untuk dapat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas atau yang lebih
dikenal dengan value for money (VFM).
Dimana value for money merupakan
konsep dalam organisasi sektor publik untuk dapat menghargai setiap rupiah uang
publik dengan tiga cara, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.
1. Ekonomi
Dimana ekonomi merupakan perbandingan
antara input dengan anggaran, atau merupakan perbandingan antara sumber daya
yang dapat diperoleh dengan anggaran atau dana yang dikeluarkan atau dipakai.
Diharapkan dengan pengeluaran dana yang sedikit bisa mendapatkan sumber daya dengan
kuantitas besar serta kualitas yang baik.
2. Efisiensi
Efisiensi merupakan perbandingan antara
input dengan output, atau dengan kata lain merupakan perbandingan antara sumber
daya yang dipakai dengan hasil yang dapat dicapai. Diharapkan dengan
menggunakan sumber daya atau input yang ada dapat mencapai output atau hasil
yang lebih besar.
3. Efektivitas
Efektivitas merupakan perbandingan antara output
dengan outcome, atau dengan kata lain perbandingan antara hasil yang dapat
dicapai dengan hasil yang sebenarnya diharapkan (target). Diharapkan dengan
pengorbanan sumber daya atau input yang ada dapat menciptakan ouptut atau hasil
yang dicapai melebihi target atau outcome.
Tujuan
Akuntansi Sektor Publik
1.
Memberikan informasi yang diperlukan untuk
dapat mengelola sumber dana yang diamanahkan kepada sektor publik dengan tepat,
ekonomis, efisien, dan efektif.
2.
Memberikan informasi kepada manajemen
sektor publik atas pertanggungjawaban dari segala aktivitas yang menjadi tugas
dan wewenang dari sektor publik.
3.
Sebagai sumber informasi untuk mengambil
keputusan yang bijak di dalam mengelola dan mengatur sumber dana dalam sektor
publik.