Kamis, 05 September 2013

KARAKTERISTIK LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK
Organisasi dikategorikan menjadi tiga sektor, yaitu
a.      Sektor Bisnis : merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang bisnis komersial, atau merupakan usaha yang bersifat dagang. Sektor bisnis ini biasa juga dikenal sebagai sektor swasta. Serta memiliki tujuan untuk mencari keuntungan di dalam menjalankan aktivitasnya.
b.     Sektor Sosial : merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. Sektor sosial disini bersifat kemanusiaan dan memiliki keinginan untuk dapat membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa mencari keuntungan.
c.      Sektor Publik : merupakan organisasi yang bergerak untuk dapat menyediakan barang-barang publik yang dibutuhkan masyarakat serta memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terdapat beberapa hal yang tidak dapat disediakan dan diberikan oleh sektor bisnis dan sektor sosial yang dapat diberikan oleh sektor publik. Serta memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan publik tanpa mencari keuntungan.
Beberapa hal yang dapat membedakan antara Sektor Publik dengan Sektor Bisnis dan Sektor Sosial :
1.     Tujuan
Sektor publik memiliki tujuan tidak mencari keuntungan serta memberikan pelayanan secara umum.
2.     Sumber Pendanaan
Sektor publik mendapatkan sumber pendanaan dari pajak, retribusi, bagian laba perusahaan negara, utang, hibah, dan penjualan aset.
3.     Kepemilikan
Sektor publik merupakan milik negara atau seluruh rakyat.
4.     Pertanggungjawaban
Sektor publik mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya kepada rakyat dan seluruh perwakilan rakyat dalam parlemen.
5.     Struktur Organisasi
Sektor pubik memiliki struktur organisasi sesuai dengan struktur pemerintahan yang ada serta terkesan kaku dan hierarkis.
6.     Karakteristik Anggaran
Sektor publik memiliki karakteristik anggaran terbuka untuk umum dan merupakan dokumen milik publik.
7.     Sistem Akuntansi
Sektor publik menggunakan sistem akuntansi Cash Accounting, yaitu sistem akuntansi dimana pendapatan baru akan diakui apabila uang telah diterima demikian juga beban baru akan diakui apabila uang telah dikeluarkan.
8.     Standar Akuntansi
Sektor publik menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana standar akuntansi yang digunakan merupakan pedoman untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan, hal ini dikarenakan sektor publik merupakan milik negara yang ditangani oleh pemerintah.  
Karakteristik Sektor Publik
1.     Penyedia barang-barang publik dan pelayanan publik
Sektor publik merupakan salah satu sektor yang dapat menyediakan barang-barang publik, barang publik disini merupakan barang yang tidak bersaing dan tidak dapat dikecualikan.
Tidak bersaing adalah dimana barang tersebut penggunaannya tidak bersaing meskipun banyak orang yang menggunakannya serta tidak akan saling mengganggu.
Tidak dapat dikecualikan adalah dimana barang tersebut dapat digunakan oleh semua orang dan tidak mungkin dibatasi penggunaanya untuk orang tertentu saja.
2.     Berasosiasi dengan pemerintah
Sektor publik juga akan selalu berhubungan erat dengan pemerintah, dimana hal ini dikarenakan sektor publik yang memiliki struktur organisasi sesuai dengan struktur pemerintahan serta memiliki tanggung jawab kepada publik dan perwakilan rakyat dalam parlemen. 
3.     Merupakan milik Negara
Sektor publik merupakan milik negara oleh karena itu selalu berhubungan dengan pemerintah serta sumber pendanaannya juga dapat berasal dari anggaran pemerintah yang diperoleh dari berbagai bentuk pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat atas pelayanan dan penyediaan kebutuhan publik yang telah dipenuhi oleh sektor publik.
Beberapa Alasan Diperlukannya Sektor Publik
1.     Penyedia barang-barang publik
Terdapat beberapa kebutuhan-kebutuhan publik yang tidak dapat dipenuhi oleh sektor bisnis dan sektor sosial dengan berbagai alasan yang melatarbelakangi. Sebagai contoh kebutuhan yang dapat disediakan oleh sektor publik adalah keamanan, pengadilan, kepolisian, untuk menyediakan kebutuhan tersebut sektor bisnis tidak mampu dengan alasan tidak begitu mengguntungkan serta terlalu besar modal yang dibutuhkan.
2.     Sebagai regulator
Dimana sektor publik memiliki peran untuk dapat membuat aturan main dalam dunia bisnis bagi sektor bisnis, serta dapat memberikan sanksi hukuman bagi para pelanggar peraturan yang telah ditetapkan.
3.     Pelaksana birokrasi pemerintah
Sektor publik memiliki peran sebagai pelaksana birokrasi pemerintah, hal ini tidak dapat digantikan oleh sektor bisnis dan sektor sosial. Sektor publik dapat memberikan pelayanan berupa penyediaan surat-surat ataupun dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun yang dibutuhkan oleh sektor bisnis dan sektor sosial.
Akuntansi bagi Sektor Publik
Bagi sebuah organisasi pasti membutuhkan akuntansi untuk dapat mengelola dan mengatur keuangan organisasi. Dimana akuntansi merupakan proses dari pengumpulan data transaksi, pengklasifikasian data transaksi, pencatatan data transaksi, serta penyusunan laporan keuangan. Dimana nantinya laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipergunakan untuk kepentingan organisasi sebagai sumber informasi untuk menilai kinerja organisasi serta menjadi laporan pertanggungjawaban atas anggaran dana yang dikelola oleh organisasi kepada pihak yang berwenang dalam organisasi.
Begitu juga bagi sektor publik juga membutuhkan akuntansi untuk mengatur keuangannya. Dimana sektor publik menggunakan sistem akuntansi Cash Accounting dan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah di dalam menyusun dan meyajikan laporan keuangan. Diharapkan dengan akuntansi yang baik, sektor publik dapat melaporkan kepada masyarakat secara terbuka dengan menyusun laporan keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta pihak yang berwenang dalam sektor publik juga dapat menilai hasil kinerja sektor publik dalam mengelola sumber dana yang ada dengan melihat laporan keuangan yang telah disusun. Sehingga nantinya pihak yang berwenang dalam sektor publik dapat mengambil keputusan yang bijak dalam mengelola dan mengatur sumber dana yang ada dalam sektor publik.
Peran Akuntansi Bagi Sektor Publik
1.     Pengelolaan keuangan negara
Akuntansi bagi sektor publik memiliki peran untuk pengelolaan keuangan negara melalui manajemen keuangan sektor publik serta melalui akuntansi manajemen sektor publik. Dengan akuntansi, sektor publik dapat melakukan pengaturan pendapatan negara, belanja negara, kas, aset negara serta investasi publik dengan menerapkan manajemen keuangan yang baik dalam mengelola keuangan negara. Selain itu sektor publik dapat pengendalian pusat pertanggungjawaban, penentuan harga atau tarif pelayanan, serta pengukuran kinerja dengan menerapkan akuntansi manajemen yang baik.
2.     Pelaporan keuangan
Dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pedoman serta menggunakan sistem Cash Accounting, diharapkan sektor publik dapat menghasilkan laporan yang baik menggenai keuangannya. Laporan keuangan yang baik dari sektor publik dibutuhkan, karena sektor publik memiliki pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu laporan keuangan merupakan alat pengendalian manajemen dan evaluasi kinerja bagi pemerintah, serta merupakan alat pertanggungjawaban manajemen kepada pihak intern maupun kepada pihak ekstern dari sektor publik. Laporan yang dihasilkan antara lain Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan.
3.     Pemeriksaan
Dalam memeriksa berbagai hal yang ada dalam sektor publik, mulai dari keuangan, kinerja, dan kepatuhan dibutuhkan tenaga ahli yang paham di bidang akuntansi dan auditing atau pemeriksaan.
4.     Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik
Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui akuntansi dalam sektor publik dapat dilakukan melalui beberapa hal.
a.      Akuntansi untuk transparansi
Sektor publik dituntut untuk dapat terbuka dalam berbagai hal, termasuk dalam penggunaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka sektor publik dituntut untuk dapat menghasilkan laporan yang akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya.
b.     Akuntansi untuk Akuntabilitas Publik
Sektor publik juga harus dapat mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukannya kepada publik. Akuntabilitas publik terdiri dari beberapa aspek, yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, serta akuntabilitas finansial.
Dengan berbagai peran tersebut, diharapkan akuntansi dapat memeberikan pedoman kepada sektor publik untuk dapat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas atau yang lebih dikenal dengan value for money (VFM). Dimana value for money merupakan konsep dalam organisasi sektor publik untuk dapat menghargai setiap rupiah uang publik dengan tiga cara, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.
1.     Ekonomi
Dimana ekonomi merupakan perbandingan antara input dengan anggaran, atau merupakan perbandingan antara sumber daya yang dapat diperoleh dengan anggaran atau dana yang dikeluarkan atau dipakai. Diharapkan dengan pengeluaran dana yang sedikit bisa mendapatkan sumber daya dengan kuantitas besar serta kualitas yang baik.  
2.     Efisiensi
Efisiensi merupakan perbandingan antara input dengan output, atau dengan kata lain merupakan perbandingan antara sumber daya yang dipakai dengan hasil yang dapat dicapai. Diharapkan dengan menggunakan sumber daya atau input yang ada dapat mencapai output atau hasil yang lebih besar.
3.     Efektivitas
Efektivitas merupakan perbandingan antara output dengan outcome, atau dengan kata lain perbandingan antara hasil yang dapat dicapai dengan hasil yang sebenarnya diharapkan (target). Diharapkan dengan pengorbanan sumber daya atau input yang ada dapat menciptakan ouptut atau hasil yang dicapai melebihi target atau outcome.
Tujuan Akuntansi Sektor Publik
1.     Memberikan informasi yang diperlukan untuk dapat mengelola sumber dana yang diamanahkan kepada sektor publik dengan tepat, ekonomis, efisien, dan efektif.
2.     Memberikan informasi kepada manajemen sektor publik atas pertanggungjawaban dari segala aktivitas yang menjadi tugas dan wewenang dari sektor publik.

3.     Sebagai sumber informasi untuk mengambil keputusan yang bijak di dalam mengelola dan mengatur sumber dana dalam sektor publik. 
KARAKTERISTIK LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK
Organisasi dikategorikan menjadi tiga sektor, yaitu
a.      Sektor Bisnis : merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang bisnis komersial, atau merupakan usaha yang bersifat dagang. Sektor bisnis ini biasa juga dikenal sebagai sektor swasta. Serta memiliki tujuan untuk mencari keuntungan di dalam menjalankan aktivitasnya.
b.     Sektor Sosial : merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. Sektor sosial disini bersifat kemanusiaan dan memiliki keinginan untuk dapat membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa mencari keuntungan.
c.      Sektor Publik : merupakan organisasi yang bergerak untuk dapat menyediakan barang-barang publik yang dibutuhkan masyarakat serta memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terdapat beberapa hal yang tidak dapat disediakan dan diberikan oleh sektor bisnis dan sektor sosial yang dapat diberikan oleh sektor publik. Serta memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan publik tanpa mencari keuntungan.
Beberapa hal yang dapat membedakan antara Sektor Publik dengan Sektor Bisnis dan Sektor Sosial :
1.     Tujuan
Sektor publik memiliki tujuan tidak mencari keuntungan serta memberikan pelayanan secara umum.
2.     Sumber Pendanaan
Sektor publik mendapatkan sumber pendanaan dari pajak, retribusi, bagian laba perusahaan negara, utang, hibah, dan penjualan aset.
3.     Kepemilikan
Sektor publik merupakan milik negara atau seluruh rakyat.
4.     Pertanggungjawaban
Sektor publik mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya kepada rakyat dan seluruh perwakilan rakyat dalam parlemen.
5.     Struktur Organisasi
Sektor pubik memiliki struktur organisasi sesuai dengan struktur pemerintahan yang ada serta terkesan kaku dan hierarkis.
6.     Karakteristik Anggaran
Sektor publik memiliki karakteristik anggaran terbuka untuk umum dan merupakan dokumen milik publik.
7.     Sistem Akuntansi
Sektor publik menggunakan sistem akuntansi Cash Accounting, yaitu sistem akuntansi dimana pendapatan baru akan diakui apabila uang telah diterima demikian juga beban baru akan diakui apabila uang telah dikeluarkan.
8.     Standar Akuntansi
Sektor publik menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana standar akuntansi yang digunakan merupakan pedoman untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan, hal ini dikarenakan sektor publik merupakan milik negara yang ditangani oleh pemerintah.  
Karakteristik Sektor Publik
1.     Penyedia barang-barang publik dan pelayanan publik
Sektor publik merupakan salah satu sektor yang dapat menyediakan barang-barang publik, barang publik disini merupakan barang yang tidak bersaing dan tidak dapat dikecualikan.
Tidak bersaing adalah dimana barang tersebut penggunaannya tidak bersaing meskipun banyak orang yang menggunakannya serta tidak akan saling mengganggu.
Tidak dapat dikecualikan adalah dimana barang tersebut dapat digunakan oleh semua orang dan tidak mungkin dibatasi penggunaanya untuk orang tertentu saja.
2.     Berasosiasi dengan pemerintah
Sektor publik juga akan selalu berhubungan erat dengan pemerintah, dimana hal ini dikarenakan sektor publik yang memiliki struktur organisasi sesuai dengan struktur pemerintahan serta memiliki tanggung jawab kepada publik dan perwakilan rakyat dalam parlemen. 
3.     Merupakan milik Negara
Sektor publik merupakan milik negara oleh karena itu selalu berhubungan dengan pemerintah serta sumber pendanaannya juga dapat berasal dari anggaran pemerintah yang diperoleh dari berbagai bentuk pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat atas pelayanan dan penyediaan kebutuhan publik yang telah dipenuhi oleh sektor publik.
Beberapa Alasan Diperlukannya Sektor Publik
1.     Penyedia barang-barang publik
Terdapat beberapa kebutuhan-kebutuhan publik yang tidak dapat dipenuhi oleh sektor bisnis dan sektor sosial dengan berbagai alasan yang melatarbelakangi. Sebagai contoh kebutuhan yang dapat disediakan oleh sektor publik adalah keamanan, pengadilan, kepolisian, untuk menyediakan kebutuhan tersebut sektor bisnis tidak mampu dengan alasan tidak begitu mengguntungkan serta terlalu besar modal yang dibutuhkan.
2.     Sebagai regulator
Dimana sektor publik memiliki peran untuk dapat membuat aturan main dalam dunia bisnis bagi sektor bisnis, serta dapat memberikan sanksi hukuman bagi para pelanggar peraturan yang telah ditetapkan.
3.     Pelaksana birokrasi pemerintah
Sektor publik memiliki peran sebagai pelaksana birokrasi pemerintah, hal ini tidak dapat digantikan oleh sektor bisnis dan sektor sosial. Sektor publik dapat memberikan pelayanan berupa penyediaan surat-surat ataupun dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun yang dibutuhkan oleh sektor bisnis dan sektor sosial.
Akuntansi bagi Sektor Publik
Bagi sebuah organisasi pasti membutuhkan akuntansi untuk dapat mengelola dan mengatur keuangan organisasi. Dimana akuntansi merupakan proses dari pengumpulan data transaksi, pengklasifikasian data transaksi, pencatatan data transaksi, serta penyusunan laporan keuangan. Dimana nantinya laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipergunakan untuk kepentingan organisasi sebagai sumber informasi untuk menilai kinerja organisasi serta menjadi laporan pertanggungjawaban atas anggaran dana yang dikelola oleh organisasi kepada pihak yang berwenang dalam organisasi.
Begitu juga bagi sektor publik juga membutuhkan akuntansi untuk mengatur keuangannya. Dimana sektor publik menggunakan sistem akuntansi Cash Accounting dan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah di dalam menyusun dan meyajikan laporan keuangan. Diharapkan dengan akuntansi yang baik, sektor publik dapat melaporkan kepada masyarakat secara terbuka dengan menyusun laporan keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta pihak yang berwenang dalam sektor publik juga dapat menilai hasil kinerja sektor publik dalam mengelola sumber dana yang ada dengan melihat laporan keuangan yang telah disusun. Sehingga nantinya pihak yang berwenang dalam sektor publik dapat mengambil keputusan yang bijak dalam mengelola dan mengatur sumber dana yang ada dalam sektor publik.
Peran Akuntansi Bagi Sektor Publik
1.     Pengelolaan keuangan negara
Akuntansi bagi sektor publik memiliki peran untuk pengelolaan keuangan negara melalui manajemen keuangan sektor publik serta melalui akuntansi manajemen sektor publik. Dengan akuntansi, sektor publik dapat melakukan pengaturan pendapatan negara, belanja negara, kas, aset negara serta investasi publik dengan menerapkan manajemen keuangan yang baik dalam mengelola keuangan negara. Selain itu sektor publik dapat pengendalian pusat pertanggungjawaban, penentuan harga atau tarif pelayanan, serta pengukuran kinerja dengan menerapkan akuntansi manajemen yang baik.
2.     Pelaporan keuangan
Dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pedoman serta menggunakan sistem Cash Accounting, diharapkan sektor publik dapat menghasilkan laporan yang baik menggenai keuangannya. Laporan keuangan yang baik dari sektor publik dibutuhkan, karena sektor publik memiliki pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu laporan keuangan merupakan alat pengendalian manajemen dan evaluasi kinerja bagi pemerintah, serta merupakan alat pertanggungjawaban manajemen kepada pihak intern maupun kepada pihak ekstern dari sektor publik. Laporan yang dihasilkan antara lain Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan.
3.     Pemeriksaan
Dalam memeriksa berbagai hal yang ada dalam sektor publik, mulai dari keuangan, kinerja, dan kepatuhan dibutuhkan tenaga ahli yang paham di bidang akuntansi dan auditing atau pemeriksaan.
4.     Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik
Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui akuntansi dalam sektor publik dapat dilakukan melalui beberapa hal.
a.      Akuntansi untuk transparansi
Sektor publik dituntut untuk dapat terbuka dalam berbagai hal, termasuk dalam penggunaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka sektor publik dituntut untuk dapat menghasilkan laporan yang akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya.
b.     Akuntansi untuk Akuntabilitas Publik
Sektor publik juga harus dapat mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukannya kepada publik. Akuntabilitas publik terdiri dari beberapa aspek, yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, serta akuntabilitas finansial.
Dengan berbagai peran tersebut, diharapkan akuntansi dapat memeberikan pedoman kepada sektor publik untuk dapat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas atau yang lebih dikenal dengan value for money (VFM). Dimana value for money merupakan konsep dalam organisasi sektor publik untuk dapat menghargai setiap rupiah uang publik dengan tiga cara, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.
1.     Ekonomi
Dimana ekonomi merupakan perbandingan antara input dengan anggaran, atau merupakan perbandingan antara sumber daya yang dapat diperoleh dengan anggaran atau dana yang dikeluarkan atau dipakai. Diharapkan dengan pengeluaran dana yang sedikit bisa mendapatkan sumber daya dengan kuantitas besar serta kualitas yang baik.  
2.     Efisiensi
Efisiensi merupakan perbandingan antara input dengan output, atau dengan kata lain merupakan perbandingan antara sumber daya yang dipakai dengan hasil yang dapat dicapai. Diharapkan dengan menggunakan sumber daya atau input yang ada dapat mencapai output atau hasil yang lebih besar.
3.     Efektivitas
Efektivitas merupakan perbandingan antara output dengan outcome, atau dengan kata lain perbandingan antara hasil yang dapat dicapai dengan hasil yang sebenarnya diharapkan (target). Diharapkan dengan pengorbanan sumber daya atau input yang ada dapat menciptakan ouptut atau hasil yang dicapai melebihi target atau outcome.
Tujuan Akuntansi Sektor Publik
1.     Memberikan informasi yang diperlukan untuk dapat mengelola sumber dana yang diamanahkan kepada sektor publik dengan tepat, ekonomis, efisien, dan efektif.
2.     Memberikan informasi kepada manajemen sektor publik atas pertanggungjawaban dari segala aktivitas yang menjadi tugas dan wewenang dari sektor publik.

3.     Sebagai sumber informasi untuk mengambil keputusan yang bijak di dalam mengelola dan mengatur sumber dana dalam sektor publik.